Konsep Dasar Perpajakan untuk SMK

Konsep perpajakan merupakan materi pertama yang dipelajari oleh siswa SMK kelas IX pada mata pelajaran Administrasi Pajak. 

Pada mata pelajaran Administrasi Pajak siswa kelas IX SMK di semester gasal akan mempelajari materi:

1. Konsep Dasar Perpajakan

2. Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

4. Surat Setoran Pajak (SSP)

5. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pada postingan kali ini akan dibahas mengenai KONSEP DASAR PERPAJAKAN.

Berikut PowerPoin mengenai konsep dasar perpajakan 

Sumber: Harti, Dwi. 2015. Administrasi Pajak Paket Keahlian Akuntansi untuk SMK/MAK Kelas XI Berdasarkan Kurikulum 2013. Jakarta: Penerbit Erlangga

KONSEP PERPAJAKAN

Continue reading Konsep Dasar Perpajakan untuk SMK

Contoh Laporan Magang di Bank

ABSTRAK

Frantika, Shintiya Yulia. 2017. Prosedur Pengelolaan Dokumen Jaminan Pembiayaan KPR di BTN Syariah Cabang Malang. Laporan KKN Alternatif, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Pembimbing: Mohamad Arief Rafsanjani, S.Pd, M.Pd

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Perbankan, Bank Syariah, Dokumen Jaminan

Tujuan ditulisnya laporan ini, untuk mengetahui prosedur pengelolaan dokumen jaminan pembiayaan KPR di BTN Syariah Cabang Malang. Selain itu, untuk mengetahui kendala atau masalah yang terjadi selama prosedur pengelolaan dokumen jaminan serta memberikan saran dalam mengatasi keadaan tersebut yang seharusnya dilakukan oleh bagian Financing Document.

Dokumen pokok merupakan dokumen-dokumen penting milik nasabah yang digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan KPR apabila diterima oleh bank. Permasalahan yang terjadi ketika mengelola dokumen jaminan nasabah ialah, dokumen pokok salah masuk map dokumen pokok, salah penulisan nama di sertifikat, dokumen pokok terlalu lama di tangan notaris serta dokumen pokok nasabah yang sudah lunas namun tidak segera diambil. Dari permasalahan tersebut, bagian Financing Document seharusnya lebih teliti dalam memasukkan dan mengeluarkan isi dokumen pokok agar tidak tertukar dengan isi dokumen pokok lain. Ketika Notaris menyerahkan sertifikat, AJB, APHT yang telah jadi ke bagian Financing Document ada baiknya pihak Financing Document mengecek ulang, sehingga ketika sudah masuk di bagian Financing Document tidak ada kekeliruan. Perlu adanya koordinasi yang baik antara Financing Document dengan notaris dan penjual atau developer agar sertifikat nasabah segera mungkin dapat balik nama dan dipasang hak tanggungannya. Bagi nasabah yang yang telah melunasi pembiayaan angsuran pembiayaan KPR dapat mengambil dokumen pokoknya agar tidak membuat penuh ruang dokumen. Apabila nasabah tersebut tidak kunjung mengambil dokumen pokoknya, bagian Financing Document dapat mengirimi surat pemberitahuan atau ditelpon terus menerus secara rutin mungkin satu bulan sekali.

Saran yang dapat diberikan, bank hendaknya membuat jadwal rutin setiap bulan sekali untuk mengecek dokumen pokok nasabah yang sudah lunas sekaligus mengeluarkannya dari lemari dokumen pokok. Salah penulisan nama di sertifikat dapat diminimalisir dengan adanya perbaikan sistem di BPN yang terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional, sehingga cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nama pemilik NIK tersebut akan otomatis tercetak sesuai di KTP.

Berikut contoh isi laporan magang. 

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

Continue reading Contoh Laporan Magang di Bank